PKL Depan Kampus Terusik

Oleh | 10 April 2008 | Salatiga

Suasana berjualan PKL depan kampus Satya Wacana. {Foto oleh Satria A. Nonoputra}

Suasana berjualan PKL depan kampus Satya Wacana. {Foto oleh Satria A. Nonoputra}

Pada 4 Maret 2008, para PKL (pedagang kaki lima) depan kampus UKSW dan SMP Stella Matutina mendapat surat edaran dari Dinas Pasar dan PKL perihal “Pemberitahuan Waktu Berjualan bagi PKL.” Surat itu meminta para PKL agar “menyesuaikan” diri dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2006 pasal 12 ayat 3 (yang menyebutkan bahwa waktu berjualan pagi dimulai antara pukul 09.00 sampai dengan 16.00 WIB — Red). Alasannya, “karena Jalan Diponegoro khususnya depan UKSW dan SMP Stella Matutina sangat padat dan sering terjadi kecelakaan.” Begitu bunyi surat edaran tersebut.

Sebagian besar PKL yang berjualan di depan UKSW dan SMP Stella Matutina adalah PKL latengan (menjual makanan olahan). Hanya ada satu dua yang berjenis PKL buah (menjual aneka buah) dan PKL klitikan (menjual berbagai keperluan pribadi, seperti pulsa HP dan aksesori). Tak ada yang berjenis PKL pasar pagi (menjual sayuran dan sembako).

Para PKL tersebut berjualan di atas trotoar. Trotoar itu lebarnya sekitar 3 meter dan sebagian dipaving warna merah muda pucat. Jika tenda PKL telah berdiri (PKL melakukan bongkar pasang, tidak permanen — Red), ruang yang tersisa bagi para pejalan kaki tinggal 1 meter. Di bagian bibir trotoar, yang berbatasan dengan badan jalan, dibangun bak-bak tanaman dengan lebar sekitar setengah meter dan tinggi sekitar 30 sentimeter. Bak-bak itu terbuat dari semen dan dicat warna merah. Kini warna merah itu sudah mbulak.

Sebelum surat edaran itu terbit, para PKL biasanya mulai mendorong gerobak dari tempat penitipan sekitar pukul 05.30. Tempat penitipan gerobak terletak di beberapa titik yang cukup dekat dari lokasi berjualan, sekitar 100 meter. Namun ada juga yang menitipkan gerobaknya lebih jauh. Ali, PKL latengan yang berjualan di sebelah barat gerbang masuk UKSW, menitipkan gerobaknya di sebuah taman di Jalan Seruni. Jarak antara Seruni dan UKSW sekitar 200 meter. Itu pun yang 100 meter berupa jalan menanjak.

Setelah beberapa menit persiapan (memasang tenda, menata tempat, dan menyiapkan dagangan — Red), mereka mulai berjualan sekitar pukul 06.00. Para PKL latengan masih sempat membantu mahasiswa atau pekerja yang hendak sarapan.

Namun sejak adanya surat edaran itu, para PKL hanya dapat mendorong gerobak dan memarkirnya waktu pagi. Mereka baru melakukan persiapan sekitar pukul 08.30 dan berjualan pukul 09.00. Ini bikin mereka kesulitan (terutama untuk pasang tenda), karena pada jam-jam tersebut arus pejalan kaki yang melewati trotoar sudah ramai, berbeda dengan pukul 06.00 ke bawah yang masih sepi. Kegiatan pasang tenda yang kesiangan ini akhirnya ikut mengganggu pejalan kaki. Setidaknya, para pejalan kaki harus ekstra hati-hati ketika melintas, agar tidak tertimpa rangka besi.

Peribahasa mengatakan, “Waktu adalah uang.” Mundurnya waktu berjualan juga menyebabkan para PKL kehilangan waktu. Mereka tidak sempat lagi melayani mahasiswa atau pekerja yang hendak sarapan. Pemasukan pun jadi berkurang.

“Sejujurnya saya yang merasa paling terpukul karena peraturan itu. Antara jam 6 sampai jam 9 adalah waktu laris-larisnya,” kata Haryono. Haryono dan istrinya telah berjualan Soto Ayam “Pak Har” selama 10 tahun. Mereka berjualan tepat di sebelah barat gerbang keluar UKSW.

***

Sudariyanto lahir di Salatiga tahun 1962. Masa kecilnya sering ia habiskan di kampus UKSW tempo dulu. Sudariyanto kecil senang menemani dosen-dosen bermain tenis (lapangan tenis UKSW tempo dulu kini menjadi Gedung Administrasi Pusat — Red), karena pasti dapat imbalan uang.

Beberapa waktu setelah lulus SMA, Sudariyanto kemudian bekerja di Satuan Keamanan UKSW. Ia bekerja sejak tahun 1987 sampai sekarang. Angkatan itu adalah angkatan keamanan kedua di UKSW. Sebelum tahun 1986, UKSW memang tak punya personel keamanan sama sekali. Gedung-gedung kuliah, administrasi, dan perpustakaan hanya dijaga oleh penjaga gedung yang merangkap sebagai karyawan kebersihan.

Sudariyanto menikah dengan Atin Hariani tahun 1989. Mereka menetap di daerah Kemiri dan dikaruniai dua orang anak. Kini, anak sulungnya (laki-laki) duduk di bangku kelas 3 SMA. Sedangkan yang bungsu (perempuan) masih kelas 5 SD. Sudariyanto merasa bangga anak laki-lakinya tidak merokok, meski ia sendiri adalah perokok.

Ketika krisis moneter melanda pada 1997, Atin Hariani di-PHK (pemutusan hubungan kerja — Red) dari bank tempatnya bekerja. Ia lalu memutuskan untuk menjadi PKL latengan dengan berjualan lotek (salad Jawa dengan saus kacang) di depan kampus UKSW sampai sekarang. Lotek “Bu Atin” cukup laris, sering ludes sebelum jam 4 sore.

Sudariyanto selalu menemani istrinya berjualan, jika tidak sedang tugas jaga.

Setelah menerima surat edaran Dinas Pasar dan PKL pada 4 Maret 2008, Sudariyanto mendatangi Tri Priyo Nugroho, sang kepala dinas, di kediaman pribadinya, 8 Maret 2008. Intinya, Sudariyanto meminta kelonggaran waktu berjualan hingga pukul 08.00. Namun Tri Priyo hanya memberi kelonggaran hingga pukul 08.30. Sudariyanto pun kehabisan pilihan.

Berdasarkan “kesepakatan” lisan ini, Sudariyanto dan rekan-rekannya memajukan waktu berjualan menjadi pukul 08.30. Gerobak tetap diparkir sejak pagi.

Hal ini dipermasalahkan oleh Dalimo. Dalimo adalah anak buah Tri Priyo Nugroho di Dinas Pasar dan PKL. Sehari-hari ia menjabat sebagai Kasie Bina Usaha. Bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dalimo selalu menjadi ujung tombak Dinas Pasar dan PKL di lapangan. Dalam sebuah “penertiban,” ia kembali memperingatkan para PKL agar tidak mulai berjualan sebelum pukul 09.00. Memarkir gerobak pun tidak diijinkan sebelum waktu tersebut.

Menghadapi situasi yang demikian, Sudariyanto dan istrinya lalu mendatangi Gedung Lembaga Kemahasiswaan UKSW pada 14 Maret 2008. Mereka minta BPMU (Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas) untuk ikut mendampingi PKL dalam sebuah pertemuan dengan Dalimo pada 15 Maret 2008 pukul 08.30. Pertemuan itu sendiri bertempat di rumah pribadi Dalimo, di Jalan Cemara Raya. Salah satu anggota BPMU waktu itu, Setyo Pamungkas, mengatakan bahwa ia bersedia hadir.

***

15 Maret 2008. Sekitar pukul 09.00, Sudariyanto, Suwarno, dan Haryono memasuki halaman rumah Dalimo lewat pintu samping. Sudariyanto dan Haryono mengenakan jaket kulit hitam, sedangkan Suwarno berkaos polo abu-abu polos. Dalimo, yang sedang berada di ruang tamu, segera masuk ruang dalam begitu melihat ketiga tamunya datang. Tak lama kemudian, ia keluar dengan mengenakan kemeja batik warna keemasan.

Dalimo lalu mempersilakan ketiga tamunya masuk. Dalimo duduk berdampingan dengan Suwarno. Sedangkan Sudariyanto dengan Haryono.

Suwarno yang pertama kali membuka pembicaraan.

Suwarno ini karyawan Pelum UKSW, namun ibu mertuanya menjadi PKL latengan di depan kampus.

“Kami minta Pak Dalimo jangan saklek-saklek,” kata Suwarno. Suwarno memprotes “penertiban” terakhir yang dilakukan Dalimo. Tri Priyo mengijinkan PKL mulai berjualan pukul 08.30, tapi Dalimo meminta PKL menaati Perwali (mulai berjualan pukul 09.00 — Red).

“Bukan saya saklek. Itu cuma perintah pimpinan,” jawab Dalimo. Ia mengklaim bahwa “penertiban” waktu itu atas perintah dari Tri Priyo.

“Kemarin saya (sudah) nawar jam 8 ke Pak Priyo. Lalu Pak Priyo ngasih jam setengah 9,” Sudariyanto ikut angkat suara.

“Saya tekankan sekali lagi. Saya tidak ada kebencian (terhadap PKL). Saya hanya ikut menegakkan peraturan,” kata Dalimo. Pembicaraan soal waktu berdagang pun macet.

Sudariyanto lalu mengatakan bahwa dirinya masih bingung masalah “parkir gerobak.” Sudariyanto menafsirkan bahwa yang dikehendaki Tri Priyo adalah PKL mulai berjualan pukul 08.30 dan gerobak boleh diparkir sebelum itu.

“Lha kemarin Pak Priyo ngomong bagaimana?” tanya Dalimo.

“Yang jelas sudah mulai pasang jam setengah 9. Soal ndorong gerobak nggak disinggung,” jawab Sudariyanto.

“Ini berarti gerobak boleh mulai parkir sekitar jam 6? Karena jam 6 ke atas lalu lintas sudah mulai ramai,” Haryono mengimbuhi.

“Saya belum bisa menyimpulkan. Ini policy pimpinan. PKL bisa ketemu langsung dengan Pak Priyo. Silakan lontarkan kepada Pak (Kepala) Dinas Pasar. Nanti saya diberi tembusan,” jawab Dalimo.

Pertemuan itu kemudian ditutup dengan kesanggupan pihak PKL untuk berdialog kembali dengan Tri Priyo mengenai masalah “parkir gerobak.” Setyo Pamungkas tidak hadir sama sekali. BPMU pun tidak mengirimkan perwakilan lain.

***

Rabu, 26 Maret 2008, pukul 13.00 lewat. Saya masih duduk dengan Dalimo di ruang tamu kantor Dinas Pasar dan PKL. Meski sehari sebelumnya telah membuat janji wawancara pukul 13.00, saya harus “menunggu sebentar.” Tri Priyo Nugroho sedang ada tamu, katanya.

Menjelang pukul 14.00, saya baru dapat kesempatan bertemu Tri Priyo. Dalimo ternyata tidak tinggal di luar. Dia ikut masuk ke ruang kantor bosnya.

Ketika masuk, saya mendapati Tri Priyo telah menyiapkan buku biru di atas mejanya. Buku itu berisi Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2006, yang isinya dikutip dalam surat edaran 4 Maret 2008.

Setelah menyampaikan kata pengantar, Dalimo mempersilakan saya bicara. Saya bertanya soal kepadatan lalu lintas dan tingkat keseringan kecelakaan yang dijadikan alasan pada surat edaran 4 Maret 2008.

Pertanyaan itu tidak langsung dijawab. Tri Priyo memutar dulu dengan menjelaskan bahwa penataan PKL di Salatiga berbeda dengan penataan PKL di kota/kabupaten lain. “Di kota lain, lebih bersifat represif. Sedangkan di Salatiga, PKL malah terpayungi,” kata Tri Priyo.

Tri Priyo lantas menjelaskan bahwa Jalan Diponegoro adalah jalan protokol, yang sebenarnya, jika menurut undang-undang jalan raya, tidak boleh dipakai sebagai tempat berjualan. Menurut Tri Priyo, PKL depan kampus UKSW dan SMP Stella Matutina mestinya berterimakasih karena mendapat toleransi, hingga bisa berjualan, dan bukannya mengeluh apalagi protes. Baginya, toleransi yang diberikan selama ini sudah cukup besar, mengingat masih ada saja PKL yang merugikan lingkungan sekitar. Yang dimaksud Tri Priyo adalah PKL yang menempelkan kompor masaknya di tembok pagar SMP Stella Matutina. Kompor tersebut meninggalkan noda hitam di tembok. ”Di depan Stella bahkan ada yang jual minuman keras. Padahal PKL ndak boleh jualan itu,” tandas Tri Priyo.

“Yang soal kecelakaan itu gimana, Pak?” tanya saya.

“Saya sendiri yang waktu itu nolong korbannya,” kata Tri Priyo, bersemangat. “Kalau ndak percaya, silakan tanya sama satpamnya Stella!” Tri Priyo berargumen bahwa lalu lintas di Jalan Diponegoro sangat padat, sehingga rawan kecelakaan.

“Selain itu, ini kan juga demi kepentingan kampus (UKSW),” Dalimo menambahi sambil tersenyum. “Di depan kampus itu wilayah percontohan. Kalau depan kampus itu bisa tertib dan rapi, kan wajah kampus jadi enak dipandang.”

“Jadi, biar orang-orang itu punya kesempatan untuk menikmati pemandangan kampus pagi hari,” Tri Priyo menyambung penjelasan Dalimo.

Sebelum mengakhiri wawancara, saya mengonfirmasi perihal “parkir gerobak” kepada Tri Priyo. Ternyata penafsiran Sudariyanto memang keliru. Tri Priyo menghendaki gerobak tidak diparkir sejak pagi.

***

Gerobak PKL diparkir rapi, tak menghalangi pejalan kaki. {Foto oleh Satria A. Nonoputra}

Gerobak PKL diparkir rapi, tak menghalangi pejalan kaki.
{Foto oleh Satria A. Nonoputra}


Kamis, 27 Maret 2008, pukul 05.36. Jalan Diponegoro yang lebarnya sekitar 8 meter itu masih sepi. Mungkin bisa diseberangi dengan merem. Trotoar depan kampus sama saja. Belum ada orang lewat.

Gerobak Sudariyanto sudah parkir di sebelah barat gerobak Suwarno. Keduanya parkir di sebelah barat gerbang masuk UKSW. Beberapa menit kemudian, dari sebelah barat, Haryono dan Ali datang dengan gerobaknya. Ali lalu parkir di sebelah timur Suwarno. Sedangkan Haryono bablas ke arah timur, menuju sebelah barat gerbang keluar UKSW.

Di depan SMP Stella Matutina, Jones dan “Pak Di” tak mau kalah. Jones adalah penjual pecel lele, tapi dagangan yang dibawa bukan miliknya sendiri. Dia punya bos bernama Joko, orang daerah Kalitaman. Sedangkan “Pak Di” adalah penjual mi ayam.

Bus pertama baru lewat pukul 06.38. Di depan gerbang masuk UKSW, Tri Antara dan Budiyono sudah berulang-ulang meniup peluit sambil mondar-mandir dari pinggir ke tengah jalan. Mereka membantu para pejalan kaki (sebagian besar adalah pelajar SD, SMP, dan SMA) yang hendak menyeberang. Di sebelah barat, di depan gerbang keluar UKSW dan gerbang SMP Stella Matutina, ada Darmanto dan Totok.

Tri Antara, Budiyono, dan Darmanto adalah satpam UKSW. Sedangkan Totok adalah satpam SMP Stella Matutina.

Totok mengomentari alasan Tri Priyo soal kecelakaan dengan enteng. “Kecelakaan itu karena ada yang ugal-ugalan aja,” kata Totok. “Kalau gara-gara PKL, ya udah tiap hari ada kecelakaan.”

“Dulu, waktu kecelakaan itu, memang ada PKL yang jualan di sebelah luar trotoar, jadi makan tempat di (badan) jalannya. Itu bisa memperbesar risiko kecelakaan,” lanjut Totok. Tapi itu dulu. Kini tidak ada PKL yang berjualan di badan jalan. Mereka semua berjualan di atas trotoar.

Penjelasan Totok ini bisa jadi “mementahkan” alasan Tri Priyo Nugroho soal “seringnya kecelakaan.”

Jangankan mengganggu arus lalu lintas di jalan, berdasarkan pengamatan saya sepanjang hari tersebut, keberadaan PKL bahkan tidak mengganggu arus pejalan kaki di trotoar. Ketika diparkir pagi hari, keberadaan gerobak tidak menghalangi para pejalan kaki, sama sekali. Ketika tenda sudah berdiri, arus para pejalan kaki pun tidak terhambat. Rupanya, sisa ruang selebar 1 meter pada trotoar masih cukup untuk menampung dua arus pejalan kaki yang berlawanan arah.

Hambatan kecil hanya terjadi ketika para PKL melaksanakan pemasangan tenda. Terkadang, para pejalan kaki harus sedikit merunduk atau melindungi kepala ketika melintas di bawah rangka tenda yang lagi dipasang. Namun hambatan ini terjadi karena pemasangan tenda dilaksanakan pukul 06.00 ke atas, setelah trotoar cukup ramai. Seandainya pasang tenda dimulai sebelum pukul 06.00, dapat dipastikan tidak ada gangguan bagi para pejalan kaki.

“UKSW (juga) tidak keberatan PKL berjualan pagi,” kata Kris Herawan Timotius, Rektor UKSW. Tidak ada masalah soal wajah kampus. PKL mau jualan sejak jam 5 pagi pun Kris tidak keberatan.

“Saya juga sering makan di depan,” ujar Kris, tersenyum.

Haryono sedang mendorong gerobaknya, pukul 05.51. {Foto oleh Satria A. Nonoputra}

Haryono sedang mendorong gerobaknya, pukul 05.51. {Foto oleh Satria A. Nonoputra}

Wajah SMP Stella Matutina, pukul 05.53. {Foto oleh Satria A. Nonoputra}

Wajah SMP Stella Matutina, pukul 05.53. {Foto oleh Satria A. Nonoputra}

Tembok pagar SMP Stella Matutina yang kotor karena kompor PKL latengan. {Foto oleh Satria A. Nonoputra}

Tembok pagar SMP Stella Matutina yang kotor karena kompor PKL latengan.
{Foto oleh Satria A. Nonoputra}

Soto Ayam “Pak Har” telah buka, pukul 07.39. {Foto oleh Satria A. Nonoputra}

Soto Ayam “Pak Har” telah buka, pukul 07.39. {Foto oleh Satria A. Nonoputra}


Komentar (16)

  1. [...] ini cuma untuk pemanasan, sebelum menulis laporan di Scientiarum untuk masalah yang sama. Di sini saya bisa beremosi ria, semau saya, juga seenak perut [...]

  2. Opha says:

    Bagaimana dengan LK UKSW nih? cukup dapat diterima dengan akal sehat tidak kebijakan dari Pemkot? Beri warna baru buat hubungan dengan masyarakat sekitar. Saya akan dukung itu!!

  3. dian ade permana says:

    saya mendukung opha!!!!

  4. Saam Fredy says:

    Peraturan tetap peraturan harus dilaksanakan. Tidak tepat sasaran jika isu itu ditembakkan kepada Dinas Pasar, karena yang meneken keputusan Wali Kota. Presure dapat diberikan kepada Wali Kota lewat DPRD atau langsung ke Wali Kotanya. Saya memaklumi jawaban Pak Dalimo dan Pak Priyo, di lain sisi saya juga tidak memandang sebelah mata ucapan para PKL.

  5. STR says:

    @ Saam: Sabar. Nembaknya satu-satu ya …. Di tulisan ini memang yang kupermasalahkan adalah alasan si Dinas Pasar yang irasional dan nonfaktual itu.

    Soal peraturan, itu sebenarnya juga masih bermasalah. Orang Dinas Pasar sama orang CEMSED bilang kalo peraturan itu dibuat berdasarkan hasil sensus terhadap PKL sendiri (jadi pertimbangan dari PKL sangat diutamakan). Tapi PKL nggak ada yang mengakui sensus itu. Mereka juga pernah demo untuk menuntut revisi peraturan yang telah disahkan, karena mereka anggap nggak sesuai dengan keinginan mereka. Dua pihak saling main klaim di sini.

    Buat LK (khususnya BPMU): Ayo gerak! Kalian sebagai wakil mahasiswa UKSW harus tampil membela rakyat. Kalau bukan kalian, siapa lagi coba?

  6. Grace says:

    Wah…skrg jd gak bs beli leker lg dong…
    Pantesan kmrn2 dicariin gak ada, tnyata udh gk blh jualan lg.
    Mgkn sebaekny bwt Dinas Pasar bs lbh merhatiin mrk2 yg ud biasa
    “nongkrong” di dpn kmps ‘n nyediain t4 yg lbh pantes lg.
    Bwt tmn2 LK, hayu atuh ngebantuin gmn caranya biar PKL+pihak kmps sama2
    enak (gk saling merugikan dan dirugikan).
    Chayoooo….!!!

  7. subcomandante says:

    saya mendukung opha dan adhe..

  8. rits_q says:

    Namanya juga trotoar, yang dibuat untuk pejalan kaki, bukan untuk lapak mencari keuntungan, mau ditertibkan ko malah pada protes? apa ga siap untuk menjadi masyarakat yang tertib?

  9. STR says:

    @ rits_q: Om, kalo ngomong, mbok dipikir dulu …. :)

    Buat apa ngomong ketertiban kalo rakyat masih susah makan? Hah?

    Terus, kenapa yang ditertibkan cuma rakyat kecil? Itu cagub-cagub pada pasang poster segede gambreng di jalan (yang notabene juga bisa dibilang gak tertib) kenapa gak ditertibkan juga? Hah?

    Apa para cagub itu juga masih susah cari makan, kayak para PKL itu? Hah?

    Kenapa “penertiban” di Indonesia ini ndak pernah berjalan adil? Kenapa?

  10. Edhi says:

    Membicarakan PKL harus di pandang sebagai 2 sisi koin yang saling berkebalikan, tapi maunnya dua-duanya berjalan. Di satu sisi PKL memang mengganggu ketertiban, di sisi lain mereka adalah rakyat yang bekerja di sektor informal, tidak minta makan ke pemerintah seperti pegawai negeri, mau menanggung resiko usaha sendiri, walaupun tidak bisa di bilang mreka itu miskin. Nah, kalo cuma di bahas di sini, juga ada repotnya : tidak merubah apapun.

    Artinya kalaulah memang teman2 semua menilai keberadaan mereka memiliki interaksi yang positif, ber-simbiosis mutualisme dengan warga kampus, kenapa kampus yang warganya juga “membutuhkan” para PKL itu, dan peduli dengan keberadaan mereka, kenapa tidak berani membawa mereka masuk ke dalam kampus, hidup berdampingan dengan kafe UKSW… toh yang makan warga kampus juga, dengan catatan kalo yang di depan sudah masuk semua, ya tidak boleh ada PKL baru di sepanjang jalan depan kampus, sehingga trotoar kembali pada fungsi-nya.

    Melakukan sesuatu lebih memberi arti darpada sekedar membicarakannya. Lebih mudah memberi mereka tumpangan, daripada berteriak-teriak ke Pemda, mampu atau tidak menyediakan tempat yang layak. ataukah membiarkan saja mereka di situ, dengan mengorbankan hak pekalan kaki untuk berjalan dengan aman dan nyaman demi kelangsungan hidup beberapa keluarga yang menumpang cari rejeki dari hingar-bingar kehidupan kampus.

    Atau mungkin Pemda Salatiga perlu belajar ke Pemkot Solo,. yang berhasil merelokasi ribuan PKL di Banjarsari ke Semanggi tanpa gejolak sama sekali (coba cek ke teman2 yang asal Solo, model penanganannya bagaimana).

    Do something… Adakah tempat bagi mereka di UKSW ?

  11. Apakah dimungkinkan UKSW bekerja sama dengan pihak UKM (ato apalah namanya) di sala3 utk membuat tenda permanen bagi para PKL. Atau mungkin kerja sama dengan Sampoerna (secara di sepanjang jalan Dipo jejeran neon box nya A Mild dan LA Light). Atau bisa juga dicoba kerja sama dengan pihak Sosro atau Coca Cola. Kayak yg sekarang di Menteng (Jakarta), kerja sama dengan Coca-Cola. Atau UKM nya BNI yga ada di belakang wisma 46 (Jakarta). Soalnya kayaknya kalo kerja sama dinas pasar ato pemda, kok agak pesimis ya bisa tercapai. Ayo BPMU, kesempatan yg bagus nih utk bergerak. Ga perlu yang bagus2, tp tampilannya senada, jadi kelihatan rapih. Wajah kampus pun bisa tetap “cantik” dan para PKL pun bisa terlindungi dan bisa tetap mencari nafkah, dan kita masih bisa menikmati jajanan depan kampus yg ‘ngangenin banget’.

  12. [...] ini cuma untuk pemanasan, sebelum menulis laporan di Scientiarum untuk masalah yang sama. Di sini saya bisa beremosi ria, semau saya, juga seenak perut [...]

  13. rits_q says:

    4 STR…
    ya kalo anda punya waktu tertibkan aja tuh spanduk2 Cagub2…
    saya nda melarang, monggo2… gitu aja ko repot…
    kalo mau tertib emg ga boleh pandang bulu,… LerEs?…

  14. STR says:

    @ rits_q: Ya emangnya kamu siapa kok pake melarang segala? Wong komentar aja pake identitas anonim. :(

    Semua orang punya bagian masing-masing, saya kira. Saya sudah susah payah susun laporan ini. Masak ya saya juga yang harus lakukan penertiban?

  15. jok says:

    wong cilik wong cilik
    begini lah nasibmu

  16. rano karno says:

    Selalu saja ada pilihan-pilihan yang bisa menguntungkan semua pihak. Perlu disadari berbagai pihak bahwa para pejuang ekonomi (PKL) perlu juga memmperoleh haknya mereka untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak (dijamin UUD 45 Lho). tetapi di disisi lain pemerintah juga perlu memberikan solusi yang adil sehingga PKL tidak melakukan kesalahan administrasi dan peraturab yang telah ditetapkan. Maka perlu pembinaan dan pendampingan yang intens agar terjadi perubahan PKS (Perilaku, Keterampilan dan Sikap) dalam melakukan aktifitas usahanya. Hidup PKL, Akulah pendukungmu.

Kami menerima pandangan Anda